TIMES CILEGON, JAKARTA – Diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono. Kritik tersebut disampaikan melalui video pernyataan berdurasi lebih dari sembilan menit yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal.

Dalam video yang diunggah Minggu (21/12/2025) tersebut, Dino memaparkan empat catatan penting yang ia sebut sebagai bentuk kepedulian dan dukungan bagi keberhasilan diplomasi Indonesia.

Ia menegaskan, pernyataan itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai tokoh senior Kementerian Luar Negeri, pendukung politik luar negeri Indonesia, Ketua organisasi masyarakat hubungan internasional terbesar di Indonesia dan Asia, serta sebagai diplomat yang telah berkecimpung hampir empat dekade.

“Ini adalah message of love and support. Speak truth to power, speak truth to the people,” ujar mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Kritik pertama Dino menyoroti aspek kepemimpinan Sugiono di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Ia meminta Menlu lebih banyak meluangkan waktu untuk memimpin langsung Kemlu yang dinilainya tengah membutuhkan kepemimpinan kuat. Menurutnya, idealnya seorang Menlu bekerja penuh waktu atau setidaknya mencurahkan 50 hingga 80 persen perhatiannya untuk kementerian.

Ia menyinggung minimnya arahan strategis kepada perwakilan RI di luar negeri, tertundanya rapat koordinasi para duta besar hampir satu tahun, serta menurunnya moral diplomat akibat pemotongan anggaran dan lemahnya respons pimpinan. Kondisi ini, menurut Dino, berpotensi membuat peluang diplomatik strategis tidak ditindaklanjuti secara optimal dan relasi bilateral Indonesia menjadi timpang.

“Kementerian luar negeri itu seperti mobil Ferrari. Penuh talenta diplomat luar biasa. Tapi Ferrari hanya bisa tampil maksimal jika dikendarai oleh pengemudi yang piawai dan fokus,” kata Dino.

Kritik kedua berkaitan dengan komunikasi publik politik luar negeri. Dino menilai, dalam setahun terakhir, Sugiono belum pernah menyampaikan pidato kebijakan luar negeri yang substantif, baik di dalam maupun luar negeri, serta jarang memberikan penjelasan mendalam kepada publik terkait arah diplomasi Indonesia.

“Kami tidak ingin Menlu Sugiono mendapat label sebagai silent minister,” ujarnya. Dino juga menyoroti gaya komunikasi yang dinilai terlalu mengandalkan media sosial berbasis visual tanpa penjabaran substansi kebijakan. Menurutnya, komunikasi yang lemah dapat menggerus kredibilitas diplomasi Indonesia di mata publik dan mitra internasional.

Kritik ketiga diarahkan pada relasi Menlu dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, seperti akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas kebijakan luar negeri. Dino mengungkapkan banyak undangan dialog serta permintaan audiensi yang tidak mendapat respons.

“Saat ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Menlu sangat jauh, tidak komunikatif, tidak responsif, dan tidak aksesibel,” ucap mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu.

Ia mengingatkan prinsip yang selalu dipegang para Menlu terdahulu, yakni never burn your bridges. Menurut Dino, kepercayaan dan dukungan pemangku kepentingan harus dibangun secara aktif, bukan dianggap datang dengan sendirinya.

Pada kritik keempat, Dino mendorong Sugiono agar lebih terbuka dan ramah terhadap kerja sama dengan organisasi masyarakat serta komunitas akar rumput di bidang hubungan internasional. Ia menegaskan, membantu Presiden Prabowo tidak berarti mengabaikan masyarakat, karena keduanya justru saling menguatkan.

“Saya paham tugas utama Menlu adalah membantu presiden, tetapi itu tidak berarti memunggungi rakyat. Jika ada inisiatif dari ormas hubungan internasional, kami berharap Menlu bisa lebih responsif,” tuturnya.

Dino menilai terdapat kontradiksi antara seruan kerja sama yang kerap disampaikan di forum internasional dengan praktik domestik yang dinilai sulit diajak berkolaborasi. Ia mengungkapkan, kritik terbuka tersebut disampaikan karena jalur komunikasi langsung dengan Menlu Sugiono disebut telah terhambat selama berbulan-bulan.

Di akhir pernyataannya, Dino berharap Sugiono tidak bersikap defensif dan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan refleksi. Menurutnya, jika empat poin itu dijalankan—memperkuat kepemimpinan Kemlu, meningkatkan komunikasi publik, merangkul pemangku kepentingan, serta membuka ruang kerja sama dengan masyarakat—Sugiono berpeluang dicatat sebagai Menteri Luar Negeri yang berhasil.

Namun sebaliknya, Dino memperingatkan diplomasi Indonesia berisiko mengalami kemunduran. “Jika ini tidak dilakukan, Kemlu akan meredup, diplomasi Indonesia menurun, dan Menlu akan dinilai sejarah dengan catatan merah,” ucapnya. (*)