TIMES CILEGON, JAKARTA – Penyelenggaraan Pertemuan Puncak (KTT) Ke-47 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) resmi dibuka pada 26 Oktober 2025. Bertempat di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), KTT Ke-47 ASEAN akan dihadiri oleh seluruh pemimpin negara ASEAN.

Perdana Menteri Thailand yang baru Anutin Charnvirakul, menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Sidharto R. Suryodipuro juga hadir di KTT ke-47 ASEAN. Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao akan hadir untuk pertama kalinya sebagai anggota resmi ASEAN, sedangkan Myanmar akan diwakili oleh perwakilan non-politis.

Sejumlah pemimpin dunia juga akan hadir dalam KTT Ke-47 ASEAN tersebut, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, PM China Li Qiang, PM India Narendra Modi, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Selandia Baru Christopher Luxon.

Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 juga mengundang beberapa tamu kehormatan, seperti Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga.

KTT ke-47 ASEAN yang akan berlangsung hingga 28 Oktober 2025 mengangkat tema “Forging a Resilient and Inclusive Future Together” (Membentuk Masa Depan yang Tangguh dan Inklusif Bersama), memberikan harapan baru bagi masa depan komunitas yang lebih tangguh dan inklusif.

KTT tersebut mencakup penguatan ketahanan ekonomi, integrasi regional, serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan global, seperti iklim dan teknologi.

Rangkaian KTT Ke-47 ASEAN tersebut akan meliputi 25 pertemuan penting, antara lain menyoroti agenda strategis, termasuk potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai serta posisi ASEAN terhadap perkembangan krisis Gaza.

Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia selaku tuan rumah menyampaikan 25 pertemuan itu meliputi pertemuan pemimpin ASEAN, menteri ASEAN dan pejabat senior ASEAN.

Di tingkat pemimpin ASEAN terdapat 14 pertemuan, sedangkan di tingkat menteri ASEAN ada enam pertemuan.

Sementara di tingkat pejabat senior ASEAN terdapat sekurang-kurangnya tiga pertemuan untuk meninjau implementasi semua keputusan yang telah diambil dan poin-poin agenda yang disepakati.

Bahasan Isu  KTT Ke-47 ASEAN

Secara garis besar KTT Ke-47 ASEAN akan membahas sejumlah topik utama, antara lain di bidang ekonomi dan perdagangan inklusif, keberlanjutan iklim dan energi bersih, hingga ekonomi digital regional.

Topik-topik tersebut, termasuk kesepakatan yang telah diambil di tingkat menteri, terutama tentang jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi, yang membuka kemungkinan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Selain itu, KTT Ke-47 ASEAN yang juga mengundang para mitra dialog dan pemimpin negara-negara Barat juga akan membahas potensi kerja sama ASEAN dengan negara-negara di luar kawasan, serta membahas dan menyatakan sikap ASEAN tentang perjanjian damai Gaza.

KTT ke-47 ASEAN yang akan berlangsung hingga 28 Oktober 2025 itu akan mencatat sejarah baru, mengingat 10 anggota ASEAN akan mengukuhkan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN.

Dokumen aksesi Timor Leste sebagai anggota penuh terbaru ASEAN akan ditandatangani dalam pembukaan KTT ke-47 ASEAN pada hari ini, dan akan dihadiri oleh seluruh pemimpin ASEAN dan sejumlah kepala negara tamu di Kuala Lumpur.

Menurut Kemlu Malaysia, dalam keterangannya mengatakan penandatanganan dokumen itu akan menandai resminya Timor-Leste menjadi anggota penuh ke-11 ASEAN.

Menjelang penetapannya sebagai anggota penuh ASEAN, Timor Leste juga telah secara resmi menyerahkan instrumen aksesi terhadap Piagam ASEAN dan Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir ASEAN Tenggara (SEANWFZ) pada Sabtu.

Selanjutnya, dalam KTT ke-47 ASEAN di Malaysia, Thailand dan Kamboja juga berencana menandatangani deklarasi bersama tentang hubungan bilateral perjanjian damai, menurut juru bicara Kemlu Thailand, Nikondet Phalangkun.

Deklarasi tersebut menegaskan kesepakatan prinsip dasar mengenai de-eskalasi dan normalisasi pasca-konflik perbatasan.

“Kami berencana menandatangani dokumen yang sering disebut media sebagai perjanjian damai itu di KTT ASEAN. Sebenarnya ini adalah deklarasi hubungan antara Thailand dan Kamboja, yang menegaskan empat kesepakatan fundamental tentang de-eskalasi dan normalisasi hubungan bilateral,” kata Nikondet.

Sebelumnya, pada awal pekan ini, Komisi Bersama Penentuan Batas Wilayah Darat yang diketuai Menteri Pertahanan kedua negara menyepakati penarikan senjata berat dari perbatasan.

Kedua pihak juga menyepakati kegiatan bersama penghapusan ranjau, pemberantasan kejahatan lintas batas, termasuk call center ilegal, serta penyelesaian masalah di beberapa segmen perbatasan yang belum jelas penandanya.

Selain itu, KTT tersebut juga akan merumuskan sejumlah keputusan, termasuk deklarasi Kuala Lumpur terkait penggunaan media sosial yang aman, guna menangkal berita palsu dan penipuan daring dan juga akan membahas isu penyelesaian konflik di Myanmar.

Dorongan Indonesia

Selama rangkaian KTT KE-47 ASEAN, Presiden RI Prabowo Subianto, yang tiba di Malaysia pada Sabtu malam, didampingi Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam KTT tersebut, Indonesia telah menyampaikan sejumlah dorongan, termasuk dukungan terhadap keanggotaan Timor Leste sebagai anggota baru ke-11 ASEAN.

Melalui pernyataan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyebut keanggotaan tersebut bukan akhir, melainkan awal bagi Timor Leste untuk menyempurnakan proses internalnya, dan Indonesia mendukung integrasi penuh negara tersebut ke dalam ASEAN.

Selama rangkaian KTT Ke-47 ASEAN, Menlu Sugiono juga menegaskan bahwa ASEAN harus meningkatkan sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan, termasuk kejahatan lintas batas dalam bentuk kejahatan siber dan penipuan daring.

Menlu mendorong APSC untuk memperkuat koordinasi dengan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) demi menghasilkan langkah yang koheren dan komprehensif.

Untuk itu, Indonesia mengusulkan pertemuan antarmuka antara badan-badan sektoral ASEAN tersebut serta penguatan kerja sama antara badan sektoral di dalam APSC.

Pada isu Myanmar, Menlu Sugiono menyatakan dukungan Indonesia terhadap ASEAN untuk meningkatkan keterlibatannya dengan Myanmar guna menyelesaikan krisis politik yang telah berlarut-larut di negara tersebut.

Menurut Menlu RI, Konsensus Lima Poin (5PC) harus tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian situasi di Myanmar, meskipun implementasinya sejauh ini masih terbatas.

Konsensus tersebut mencakup penghentian permusuhan, bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus, kunjungan utusan khusus, dan proses dialog yang inklusif.

Selain penguatan fungsi Duta Khusus ASEAN untuk Myanmar, Sugiono juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap pembentukan Kelompok Pengamat ASEAN untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Myanmar pada Desember mendatang.

Terkait rencana pemilu tersebut, ASEAN perlu meninjau secara hati-hati posisi bersama yang akan ditetapkan serta respons yang perlu diambil.

Menurut dia, ASEAN juga harus tetap terlibat karena pelaksanaan pemilu saja belum tentu menyelesaikan masalah mendasar di Myanmar.

Pada isu Komunitas, Menteri RI menyerukan negara-negara ASEAN untuk terus mempertahankan sentralitas ASEAN dalam upaya menyelesaikan persoalan internal maupun menghadapi dinamika di tingkat global.

"Dari waktu ke waktu, persatuan dan sentralitas ASEAN telah memandu kita menghadapi tantangan dengan ketahanan dan tekad," kata Sugiono dalam pernyataannya pada Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN (AMM), yang diselenggarakan dalam rangkaian KTT ke-47 tersebut.

Sugiono menyebut persatuan dan sentralitas ASEAN memiliki andil dalam menyelesaikan konflik antara "teman-teman kita", Kamboja dan Thailand.

Di bawah kepemimpinan Malaysia, dialog dan konsultasi terbuka antara semua pihak terkait memungkinkan gencatan senjata antara kedua negara berseteru tercapai segera.

Menlu RI juga mendukung peran ASEAN dalam memantau implementasi kesepakatan itu sembari menghargai hak-hak dari pihak terkait, dan menambahkan bahwa Indonesia "senantiasa siap berkontribusi terhadap proses ini."

Melalui berbagai kesepakatan dan upaya penyelesaian berbagai isu Komunitas, KTT ke-47 ASEAN diharapkan dapat mewujudkan masa depan Komunitas yang lebih tangguh dan inklusif. (*)